Oleh: kresno | Januari 7, 2011

PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DARI SUDUT PANDANG REVISI UU NO. 13 TAHUN 2003 Pelanggaran Buruh b

PELANGGARAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
DARI SUDUT PANDANG REVISI UU NO. 13 TAHUN 2003

Persoalan yang paling mendasar dan menjadi impian bagi pekerja adalah terciptanya suasana kerja yang harmonis, dinamis, demokratis, dan berkeadilan. Namun amatlah disayangkan hal tersebut masih jauh dari harapan pekerja. Pengusaha dan pekerja mempunyai cara pandang yang berbeda dalam menyikapi hubungan kerja yang harmonis, dinamis, demokratis dan berkeadilan.
Bagi pengusaha yang terpenting adalah terciptanya efisiensi di segala bidang termasuk biaya tenaga kerja (labours Cost) atau yang dikenal dalam hukum ekonominya bagaimana dengan modal yang sekecil-kecilnya bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bagi pekerja bagaimana kesejahteraan pekerja dapat terjamin melalui kenaikan gaji, insentip, bonus dan lain sebagainya tampa memperhatikan kondisi perusahaan.
Kedua cara pandang ini pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha, yang tentunya para pekerja selalu berada pada pihak yang lemah dan selalu kalah. Dalam rangka mengatur ide menciptakan hubungan kerja yang baik ini diperlukan seperangkat aturan perundang-undangan. Untuk itu pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada 25 Maret 2003 dengan resmi mengundangkan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
UU ini memang harus diakui belum menjamin akan terciptanya hubungan indistrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, walaupun demikian UU ini jauh lebih sempurna jika di bandingkan dengan UU ketenagakerjaan sebelumnya. Dalam UU No. 13 tahun 2003 telah mengatur dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalankan hubungan industrial. Namun adanya pengaturan secara rigid akan hak dan kewajiban ini selain menjamin kepastian hukum ternyata juga membawa kekhawatiran di kalangan pengusaha. Pengusaha sangat keberatan dengan pengaturan ini karena akan menimbulkan biaya yang sangat besar apalapi sekarang perselihihan hubungan industrial akan diselesaikan melalui pengadilan khusus yaitu pengadilan hubungan industrial (PHI) yang pada akhirnya dikhawatirkan akan mengganggu kelansungan hidup perusahaan.
Ide akan perlunya revisi UU ini pertama kali mengemuka ketika silaturahmi antara menteri tenaga kerja dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri pada 21 Desember 2005. Gayung pun bersambut, saat itu menteri tenaga kerja menjanjikan draf revisi ini akan selesai pada bulan Januari 2006. Permasalahan muncul ketika draf yang dipersiapkan oleh menteri tenaga kerja dan asosiasi pengusaha indonesia (APINDO) ternyata akan merevisi ketentuan yang krusial dan menyangkut hak-hak pekerja.
Untuk lebih jelas kita akan lihat ketentuan-ketentuan dalam UU No 13 tahun 2003 yang akan di revisi yang menjadi penyebab pertentangan antara pekerja dengan pengusaha. Pertama masalah PHK, masalah PHK ini diatur dalam pasal 150 sampai pasal 172. mengenai PHK ini ditentukan antara lain penyebab, larangan, perizinan, pesangon dan hak pekerja yang terkena PHK. PHK hannya dapat dilakukan setelah ada izin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industril (LPPHI), kecuali PHK karena pekerja mengundurkan diri, pekerja masih dalam masa percobaan, pekerja mencapai usia pensiun, pekerja meninggal dunia. Sedangkan PHK karena sebab selain itu tanpa ada izin dari LPPHI menyebabkan PHK tidak syah/batal demi hukum dan pengusaha harus memperkerjakan kembali pekerja.
Ketentuan ini sepintas memang memberatkan pelaku usaha, karena pengusaha tidak dapat dengan mudah melakukan PHK. Tetapi secara secara substansial ketentuan ini bukan memberatkan pengusaha, aturan ini hanya mengatur bagaimana PHK dapat dilakukan karena alasan-alasan yang layak dan kausa yang diperbolehkan. Jika dicermati secara seksama sebenarnya masih banyak celah yang bisa di manipulasi dalam ketentuan alasan pemberian PHK yang dapat di lakukan pengusaha yang pastinya akan merugikan buruh.
Sebagai contoh PHK karena pekerja masih berada dalam masa percobaan dan mengundurkan diri tidak diperlukan izin dari LPPHI. Jika ketentuan ini dimasukkan dalam perjanjian kerja maka dengan sangat mudah pengusaha bisa melakukan PHK. Hampir semua pelaku usaha yang memperkerjakan banyak pekerja sekarang memasukkan ketentuan ini dalam perjanjjian kerja. Masa percobaan di buat selama tiga atau enam bulan, setelah habis masa ini pelaku usaha kemudian merekrut pekerja baru dengan proses yang sama dan berulang-ulang.
Ketentuan mengenai pekerja mengundurkan diri juga telah sangat sering disalahgunakan pelaku usaha untuk melakukan PHK. Dalam perjanjjian kerja biasanya dicantumkan tiga hari berturut-turut tidak masuk kerja tampa alasan yang jelas dianggap mengundurkan diri. Jika cara ini tidak bisa karena pekerja selalu masuk kerja pelaku usaha memindahkannya ke cabang lain yang mungkin sangat jauh, pekerja kemungkinan besar menolak dan tidak masuk kerja di tempat baru, lalu dengan dasar perjanjian kerja yang biasanya mencantumkan bersedia ditempatkan dimana saja pengusaha dengan mudah dapat melakukan PHK.
Ketentuan-ketentuan semacam ini jelas sangat mergikan pekerja. Dalam penandatangana perjanjian kerja pekerja hanya dihadapkan dengan perjanjjian kerja baku yang disiapkan perusahaan, tak ada nilai tawar selain mengundurkan diri jika tidak mau menandatangani. Namun pekerja tidak bisa berbuat banyak selain menerima keadaan ini karena jika menolak ratusan atau bahkan ribuan calon pekerja lain telah menanti, sementara ia sendiri butuh pekerjaan dan uang.
Kedua masalah pesangon, pelaku usaha keberatan dengan aturan pesangon yang sangat memberatkan karena sudah ada cara perhitungan yang pasti. Pelaku usaha ingin perhitungan ini di kecilkan dan yang mendapatkan pesangon hanya pekerja yang menerima upah kurang dari penghasilan tidak kena pajak (sekitar 1,1juta). Sementara pekerja yang menerima upah diatas 1,1 juta tidak mendapatkan pesangon sama sekali.
Entah pertimbangan apa yang di pakai pemerintah dan Apindo yang menginginkan pekerja yang menerima upah diatas 1,1 juta tidak mendapat pesangon, padahal jumlah pekerja yang menerima upah diatas 1,1 juta dalam satu perusahaan sangatla sedikit sebab biasanya mereka berada pada level manajemen keatas dan memiliki masa kerja yang cukup lama. Jika ketentuan ini berhasil di revisi, bisa dipastikan pengusaha akan terbebas dari masalah uang pesangon, karena untuk pekerja lain sudah di lakukan dengan sistem “kontrak” yang tentunya tak memerlukan pesangon.
Pada dasarnya ketentuan pemberian pesangon ini telah cukup adil. Sebagai contoh PHK yang dilakukan karena kesalahan berat hanya mendapatkan uang penggantian hak, PHK karena pekerja mengundurkan diri mendapatkan penggantian hak, penghargaan masa kerja dan uang pisah, PHK karena perubahan status perusahaan dan pengusaha baru tidak mau melanjutkan hubungan kerja akan mendapatkan dua kali pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak, PHK karena perusahaan merugi pekerja mendapatkan satu kali pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang belum diterima.
Keberatan karena junlah pesangon yang katanya terlalu besar mungkin tidak dapat dijadikan alasan, sebab di Malaysia pesangon tertinggi mencapai 36 bulan upah, sementara di Indonesia tertinggi pesangon 18 bulan upah, atau jika memang perusahaan memiliki manajemen keuangan yang baik dan memiliki alokasi anggaran keuangan untuk PHK, pesangon tidak menjadi masalah. Jika di cermati sebenarnya pengusaha tidak perlu khawatir dan takut dengan ketentuan jumlah pesangon. Dalam UU No. 13 ini ternyata tidak ada sanksi pidana kurungan dan denda jika melanggar ketentuan ini, yang ada hanyalah sanksi admistratif, terberat pencabutan izin usaha. Kalau perusahaan memang akan di tutup tentunya tidak ada masalah izinnya di cabut. Namun demikian jika masalah pesangon sudah did putuskan pengadilan hubungan industrial, aset pengusaha dan perusahaan bisa disita.
Ketiga masalah perjanjian kerja bersama (PKB), mengenai perjanjian kerja bersama ini diatur dalam pasal 116 – 135. Keberatan pelaku usaha kemungkinan terletak pada keharusan membuat PKB, mekanisme pembuatannya, dan pelaksanan isi PKB. Latar belakang keberatan pengusaha ini terkait dengan UU No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/buruh. UU No. 21 ini telah memberikan kemudahan untuk pembentukan serikat pekerja dalam satu perusahaan dan pengusaha tidak boleh menghalang-halangi usaha pekerja untuk membentuk serikat pekerja/buruh dengan minimal anggota 10 orang.
Dengan adanya serikat pekerja/buruh maka perusahaan di wajibkan membuat PKB yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari perjanjian kerja. PKB dibuat bersama-sama antara pengusaha dengan serikat pekerja. Ketentuan dibuat bersama-sama inilah yang mungkin memberatkan pengusaha karena akan ada proses musyawarah antara pengusaha dengan serikat pekerja. Serikat pekerja tentunya akan memperjuangkan haknya sementara pengusaha akan berusaha mengurangi hak pekerja. Disisi lain pengusaha tidak bisa menghindar karena telah ada serikat pekerja/buruh.
Atas dasar ini penusaha dengan segala cara biasanya menghindari adanya serikat pekerja/buruh dalam persahaannya walaupun jumalah pekerja di perusahaan itu telah mencapai ratusan orang atau kalaupun ada memperlemah posisinya. Kemudian karena adanya PKB maka selanjutnya baik pengusaha atau pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam PKB.
Keempat masalah pengupahan, mengenai pengupahan ini diatur dalam pasal 88 – 98. Pengupahan sendiri dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak bukan berdasarkan kebutuhan hidup minimal yang ukurannya kebutuhan hidup seorang lajang yang tinggal di rumah kontrakan, sehari-hari makan tahu-tempe dan sekali seminggu makan daging. Pertanyaan sekarang apakah semua pekerja masih lajang. Karena sebagian pekerja kemungkinan tidak lajang, maka penggunaan standar hidup minimal sangatlah tidak tepat.
Ketentuan lain yang katanya memberatkan pengusaha adalah adanya kenaikan upah secara berkala, batasan upah berdasarkan upah minumum propinsi (UMP), upah minimum regional (UMR), dan upah minimum sektoral (UMS). Pengusaha menginginkan sistem pengupahan yang didasarkan pada perhitungan UMP di hapus dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, dan kenaikan upah bukan setiap tahun, tapi dua atau tiga tahun sekali.
Sebenarnya dasar filosofis pengupahan atas dasar UMP bukanlah untuk memberatkan pengusaha, tetapi bagaimana pengusaha bisa memenuhi kebutuhan pekerja seperti layaknya manusia dengan memenuhi kebutuhan fisikal dan ekonomi, kebutuhan sosial dan emosional, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memberikan kontribusi pada perusahaan. Jika empat kebutuhan dasar pekerja ini terpenuhi yang akan menikmati dampak dan hasilnya jangka panjang juga perusahaan. Pengusaha ingin keuntungan setiap tahun meningkat, pekerja juga ingin upahnya naik, pengusaha ingin ganti kendaraan, pekerja juga ingin merasakan punya kendaraan. Siklus kebutuhan ini dirasakan oleh setiap orang secara normal, jangan diartikan tuntutan kebutuhan sebagai sebuah perlawanan.
Sebenarnya ketentuan mengenai pengupahan ini sudah sering di langgar oleh pengusaha dengan memberikan upah dibawah perhitungan UMP tanpa terlebih dahulu mengajukan permohonan penangguhan. Perusahaan tidak mau mengajukan permohonan penangguhan karena terlebih dahulu akan di audit, dan hasil audit akan menentukan perusahaan berada dalam kondisi sehat sehingga penangguhan akan di tolak. UU No. 13 sendiri juga tidak mengakomodasi sanksi pelanggaran ketentuan pengupahan. Pengusaha merasa bangga bila mampu memberikan upah yang rendah kepada pekerjannya dan pemerintah sendiri juga tidak pernah memberikan penghargaan kepada pengusaha yang memberikan upah tinggi.
Masalah upah sekarang sebenarnya masih sangat merugikan pekerja, karena tidak bisa menjadi jaminan untuk hidup secara layak. Di negara tetangga Malaysia pengusahanya sanggup membayar upah tiga kali lebih tinggi dari di indonesia untuk jenis pekerjaan yang sama, di Korea, Jepang, Taiwan, Hongkong bahkan pengusahanya mampu membayar sepuluh kali lipat. Pengusaha disana tetap bisa kaya. Kenapa pengusaha di negeri ini kesulitan membayar upah berdasarkan UMP atau karena sudah ada pengeluaran lain sehingga pada akhirnya pekerjalah yang menjadi korbannya. Hanya pengusaha di daerah Jajahan zaman kolonial lah yang bangga memberikan upah yang rendah dan memperlakukan pekerja seperti budak.
Kelima masalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dilapangan istilah PKWT ini lebih di kenal dengan sistem kontrak. Mengenai PKWT dalam UU No. 13 tahun 2003 diatur dalam pasal 56 – 60, selain itu diatur juga dalam keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi No. Kep.100/men/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu.
Dalam kedua aturan ini disebutkan PKWT hanya bisa dilakukan untuk ; pekerjan yang sekali selesai atau sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya paling lama tiga tahun, pekerjaan yang bersifat musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. PKWT hanya bisa di perpanjang selama satu tahun dan jika menyimpang dari ketentuan ini demi hukum PKWT menjadi perjanjian kerta waktu tak tertentu (PKWTT) yang berarti karyawan tetap.
Ketentuan ini di tentang oleh pengusaha, pengusaha menginginkan semua jenis pekerjaan dapat dilakukan PKWT tidak sebatas jenis pekerjaan yang disebutkan diatas dan perpanjangannya pun tidak ada batasannya. Sementara pekerja ingin kepastian dengan pembatasan masa kontrak dan secepatnya diangkat menjadi karyawan tetap. Jika semua pekerja didlakukan sistem kontrak permasalahan bagi perusahaan akan muncul dengan sendirinya karena sulit mendapatkan pekerja yang memiliki loyalitas tinggi, yang bisa mengabdikan diri sepanjang hidupnya untuk perusahaan.
Walaupun ketentuan mengenai PKWT ini belum diubah dan masih berlaku, kenyataannya pengusaha sudah lebih dahulu melanggar ketentuan ini. Hampir semua pengusaha yang memperkerjakan banyak pekerja menggugunakan sistem kontrak untuk pekerjaan yang tetap, yang tidak tergantung dengan musim, cuaca, tak ada batas waktu, dan tidak berhubungan dengan produk baru. Sebagai contoh hampir semua perusahaan ritel nasional menggunakan sistem kontrak untuk pramuniaga, kasir dan pekerjan lainnya. Jelas-jelas ini melanggar aturan dan sistem PKWT. Revisi hanyalah upaya legalisasi atas praktek pelanggaran yang mereka terapkan selama ini.
Keenam masalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lain (outsorcing), UU No. 13 tahun 2003 mengenai outsourcing ini diatur dalam pasal 64 – 66 yang menetapkan bahwa jenis pekerjaan bukan merupakan pekerjaan utama perusahaan atau sipatnya pekerjaan penunjang, yamg tidak menghambat proses produksi secara lansung. Pengusaha menginginkan semua pekerjaan perusahaan dapat di lakukan dengan sistem outsourcing termasuk pekerjaan inti perusahaan. Jika semua jenis pekerjaan di outsourcing kan perusahaan induk mengerjakan apa lagi, atau hanya perusahaan di atas kertas. Sulit di pahami dasar keinginan pengusaha untuk mengubah ketentuan ini, namun yang pasti perusahaan pemberi pekerjaan bisa lepas tanggung jawab terhadap permasalahan pekerja.
Hubungan kerja dalam sistem ini hanya terjadi antara pekerja dengan perusahaan jasa tenaga kerja bukan dengan perusahaan pemberi pekerjaan, walaupun perjanjian kerja antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan jasa tenaga kerja dilakukan secara tertulis tetapi pekerja tidak mengetahui dan tidak pernah tahu apa isi perjanjian tersebut. Keadaan bertambah sulit bagi pekerja ketika perusahaan penyedia jasa tenaga kerja masih melakukan pemotongan upah. Keadaan semacam ini tak lebih dari broker pekerjaan, dan perusahaan penyedia jasa tak lebih dari pedagang manusia dengan bungkus yang labih rapi.
Kalau memang ketentuan outsourcing ini mau di revisi sebaiknya kearah yang lebih baik dengan memperlakukan pekerja layaknya manusia misalnya dengan keharusan dalam bentuk perjanjian kerta waktu tidak tertentu, pemberian upah dan hak-hak lain yang layak bukan dengan maksud melepaskan tanggung jawab.
Ketujuh masalah izin penempatan tenaga kerja asing (TKA), UU ketenagakerjaan mengenai hal ini antara lain mengatur, perizinan dari menteri, rencana penggunaan, lama kerja yang terbatas dan tidak dapat diperpanjang, tenaga pendamping, dan kewajiban membayar kompensasi. UU ini memang secara tersirat membatasi penggunaan tenaga kerja asing dengan tujuan untuk lebih memberdayakan tenaga kerja Indonesia. Ketika ada usulan untuk lebih mempermudah mempergunakan tenaga kerja asing kita rasanya sulit untuk memahami, apalagi para TKA ini biasanya di beri upah yang sangat tinggi dengan standar upah di negara asalnya. Persoalannya apa memang di negeri yang berpenduduk 250 juta orang ini sudah tidak ada orang yang mampu sehingga harus menggunakan TKA.
Analisis saya ini merupakan dampak dari globalisasi, dimana ekonomi Indonesia sekarang sudah di kuasasi perusahaan Asing melalui perusahaan multinasionalnya (multinational Coorporations). Kalau perusahaan asing ini mau menggunakan tenaga kerja asing, lalu tenaga kerja Indonesia mau di apakan. Seharusnya pemerintah belajar dari kasus preport dimana TKI hanya berada pada kelas rendahan, TKA ada pada posisi terhormat sementara penduduk lokal hanya jadi penonton.
Pemerintah harus membuat kebijakan yang memberdayakan TKI, bukan dengan membunuh potensinya. Apalagi Tenaga kerja asing yang telah ada selama ini telah membawa budaya yang tidak baik seperti perilaku seks bebas, kawin kontrak, dan lain sebagainya. Bila pemerintah memperlonggar penggunaan tenaga kerja asing ini sama halnya dengan membiarkan negeri ini di jajah kembali oleh Bangsa lain. Dan kebijakan ini akan terasa sangat kontras dengan upaya mengurangi pengangguran, pengiriman TKI keluar negeri karena di negaranya dibanjiri oleh tenaga kerja asing bukanlah suatu solusi yang tepat.
Sehingga kebijakan pemerintahan SBY untuk merevisi UU No. 13 tahun 2003 dengan mengakomodasi kepentingan pengusaha (Apindo dan Kadin) dengan merevisi pasal-pasal krusial pada dasarnya dapat di kategorikan sebagai korupsi politik. Analisi ini didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintahan SBY sekarang didominasi para taipan-taipan ekonomi, dalam proses pemilihan presiden tidak tertutup kemungkinan di sokong oleh para konglomerat-konglomerat hitam dan revisi ini tak lebih dari balas jasa dan pembayaran biaya politik saat pemilu.
Dalam tataran pemerintahan sekarang dominasi pengusaha sangatlah nampak, mulai Wapres Yusuf Kalla dan Aburizal Bakrie, Fahmi Idris di jajaran kabinet. Selain itu hampir 40 persen anggota DPR dan ketua partai politik adalah pengusaha, keadaan yang tidak jauh berbeda di tingkat kepala daerah dan DPRD, tanpa maksud mendistorsi dan mengdiskriditkan kan mereka, yang kita tahu mereka adalah pengusaha jadi wajar jika mereka membuat kebijakan yang selalu menguntungkan pengusaha dengan melakukan korupsi politik

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: